Moneter.id
– Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
terus berupaya agar industri manufaktur mendapatkan kepastian berusaha serta
mendapatkan perlindungan saat masa sulit akibat dampak pandemi Covid-19.
Dalam
merealisasikan upaya tersebut, Kemenperin melakukan pemetaan sekaligus menginisiasi
stimulus agar sektor manufaktur mampu terus berkontribusi positif pada perekonomian
nasional di tengah masa tanggap darurat Covid-19.
“Kemenperin
berupaya mencari jalan keluar selama masa tanggap darurat Covid-19 melalui kebijakan-kebijakan yang kami buat,
agar industri manufaktur tetap berkontribusi positif terahadap perekonomian dan
tetap bertahan hingga Covid-19 berakhir,” kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita dalam diskusi bersama wartawan industri, Selasa (21/4/2020).
Beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri yang terdampak oleh Covid-19 antara
lain penundaan kontrak atau bahkan tak sedikit yang mengalami pembatalan
pesanan.
Hal
tersebut menimbulkan multiplier effect karena industri mengalami
penurunan utilisasi sehingga berimbas pada pengurangan pegawai, bahkan berpotensi
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Permasalahan
lainnya adalah kelangkaan dan naiknya harga bahan baku karena terbatasnya akses
dari negara asal.
Berkaitan
dengan hal tersebut, Kemenperin sudah memetakan industri yang terdampak akibat
penyebaran Covid-19, sehingga perlu diberi perhatian lebih. “Hasil pemetaan
menunjukkan 60% industri suffer sedangkan 40% dalam kondisi moderat dan high
demand,” tuturnya.
Saat
ini, sektor dengan permintaan tinggi meliputi industri alat kesehatan, farmasi,
serta makanan dan minuman.
Menurut
Menperin, sektor industri tengah melakukan refocusing untuk membantu upaya
pemerintah dalam memperkuat sektor industri kategori high demand dan sesuai
dengan arahan Presiden yang menghendaki kebutuhan tersebut diharapkan dapat
dipenuhi oleh industri dalam negeri.
“Kami yakin terhadap potensi dan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi
permintaan yang tinggi. Dan dalam industri farmasi, obat dan vitamin, kami
terus mendorong agar berbasis herbal, karena negara kita kaya dengan tumbuhan
herbal dan rempah-rempah. Dengan demikian nilai tambahnya ada di negara kita
sendiri, sehingga dalam jangka panjangnya kemandirian industri farmasi dan
obat-obatan bisa dicapai,” jelasnya.
Selain
itu, dalam periode Januari-Februari 2020, terdapat lonjakan yang cukup tinggi terkait
pemberian izin usaha khususnya di sektor kesehatan seperti hand sanitizer, disinfektan,
Alat Pelindung Diri (APD), dan masker non-medis. Untuk
hand sanitizer, terdapat kenaikan izin edar sebesar 180 persen sedangkan
untuk APD sebesar 560 persen.
Kebutuhan
APD medis di Tanah Air diperkirakan jumlahnya mencapai 16 juta potong per bulan.
Dalam menjawab tantangan market yang tinggi, saat ini ada 36 perusahaan tekstil
yang memproduksi APD, beberapa di antaranya dari awal sudah memproduksi APD dan
lainnya melakukan diversifikasi produk.
Diperkirakan
paling lambat awal Mei 2020 kapasitas produksinya mencapai 18 juta potong APD
medis per bulan. “Ini
bisa jadi momentum kebangkitan industri alat kesehatan dan farmasi, serta industri
makanan dan minuman yang ada di Indonesia,” papar Menperin.
Menperin
menjelaskan, untuk menghadapi Covid-19, Kemenperin mengusulkan stimulus untuk mendukung
industri yang terdampak, antara lain pemberian soft loan (pinjaman
lunak) dari pemerintah untuk membantu cashflow perusahaan, pinjaman dana
talangan untuk Tunjangan Hari Raya (THR), pemberian relaksasi kepada pelaku
usaha dalam pembayaran utang untuk jangka waktu tertentu, dan keringanan
penurunan bunga.
“Diharapkan
dengan adanya soft loan, pengusaha bisa memberikan THR kepada karyawan tanpa
mencicil,” papar Menperin.
