Moneter.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan
komitmennya untuk terus memperkuat tiga pilar utama pengembangan pasar modal.
Ketiga pilar tersebut yakni peningkatan supply, penguatan demand
dan penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital,
perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas
kelembagaan.
Kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, bahwa
pilar pertama pengembangan pasar modal yaitu peningkatan supply. “Peningkatan supply
melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial termasuk UMKM dan startup
digital, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti green
bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding,” katanya di Jakarta,
Senin (11/8/2025).
Kemudian, lanjut Mahendra, pilar kedua yakni penguatan
demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi
dan inklusi keuangan, serta memperluas partisipasi investor institusi.
“Dan terakhir, pilar ketiga yaitu penguatan infrastruktur
pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan
terintegrasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan,” paparnya.
Mahendra menambahkan, isu keberlanjutan juga masih menjadi
prioritas pengembangan pasar modal Indonesia. “OJK secara konsisten mengawal
penerapan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG)
pada semua lini industri jasa keuangan,” ucapnya.
Dalam kurun setahun terakhir, nilai transaksi bursa karbon
Indonesia terus meningkat dengan nilai per 8 Agustus 2025 mencapai Rp77,95
miliar dan volume transaksi melampaui 1,59 juta tCO2e.
“Ke depan dengan telah diluncurkan perdagangan karbon
internasional melalui bursa karbon Indonesia, maka nilai transaksi di bursa
karbon diharapkan dapat terus meningkat,” kata Mahendra.
Ia menambahkan, OJK juga terus berupaya memperkuat regulasi,
meningkatkan kapasitas pelaku pasar, dan mendorong inovasi dalam penerapan ESG
untuk mewujudkan pasar modal yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam
pembangunan nasional.
Tahun ini, imbuhnya, juga menjadi tonggak penting dalam
sejarah industri jasa keuangan Indonesia dengan dimulainya pengalihan peraturan
dan pengawasan keuangan derivatif ke OJK.
Langkah ini menyempurnakan proses integrasi pengawasan
sektor jasa keuangan yang lebih terkoordinasi, holistik dan responsif.
“Pengalihan ini bukan hanya perubahan kelembagaan, tapi juga
bagian dari strategi nasional mendorong inovasi produk derivatif keuangan,
memperkuat pelindungan investor, dan meningkatkan tata kelola yang dapat
menjawab kebutuhan pelaku industri yang semakin modern dan dinamis,” kata dia.
Mahendra meyakini bahwa ke depan pasar modal Indonesia akan
semakin strategis dalam mendukung agenda dan prioritas pembangunan nasional,
khususnya yang berkaitan dengan Asta Cita 2025-2029.
“Agenda ini menekankan penciptaan lapangan kerja
berkualitas, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta
penguatan sistem keuangan yang tangguh, efisien, dan berdaya saing global,”
tutup Mahendra.
