Moneter.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
mengusulkan anggaran sebesar Rp3,984 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut
terdiri dari anggaran tambahan Rp2,05 triliun dan pagu indikatif awal Rp1,936
triliun yang digunakan untuk menjalankan program prioritas pemajuan industri
nasional.
“Tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,05 triliun
tersebut ditujukan untuk membiayai 255 kegiatan strategis,” kata Menteri
Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Kata Agus, kegiatan utama yang diusulkan dalam tambahan
anggaran itu yakni untuk penyelenggaraan pameran industri internasional
INNOPROM di Rusia, karena Indonesia dalam ajang itu menjadi negara mitra (partner
country), dan membutuhkan biaya Rp300 miliar.
“Lalu restrukturisasi mesin/peralatan industri Rp180,8
miliar, penguatan pertumbuhan wirausaha baru industri kecil menengah (IKM)
Rp133,8 miliar, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta menengah vokasi
industri Rp87,4 miliar,” ujarnya.
Usulan kegiatan lainnya dalam tambahan anggaran tersebut
yakni pengadaan peralatan laboratorium pendukung penerapan SNI wajib Rp185
miliar, pengembangan industri prioritas (semikonduktor, tekstil, makanan dan
minuman) Rp151,4 miliar, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi
Rp125,2 miliar, serta diklat vokasi sektor industri prioritas Rp69,2 miliar.
Menperin menyampaikan perhelatan INNOPROM 2026 merupakan
ajang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan global dalam memajukan
sektor perindustrian dalam negeri.
“Rencana partisipasi Indonesia pada INNOPROM 2026 ini
merupakan langkah strategis untuk melanjutkan kesuksesan partisipasi Indonesia
sebagai country partner pada Hannover Messe pada tahun 2023 Indonesia mencatat
komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar AS atau Rp30 triliun,” katanya.
Pada tahun ini, ajang tersebut menarik minat 100 ribu
pengunjung, dan 1.000 perusahaan sebagai peserta yang berasal lebih dari 90
negara.
Adapun pada tahun 2025, Kemenperin mendapatkan pagu anggaran
sebesar Rp2,51 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai Rp902 miliar,
belanja operasional Rp478 miliar, serta belanja non-operasional Rp1,13 triliun.
